Mengungkap fakta Peristiwa G 30 S PKI
Gerak pertama yang coba dilakukan Jhon Rossa adalah mempertanyakan seluruh analisis dan kesimpulan dari buku-buku yang sudah ada. Dengan gaya laiknya pakar forensik, ia membedah kembali dokumen Jenderal Pardjo yang disebut Rossa “sumber utama paling kaya serta paling bisa dipercaya”, selain karena ia memang tokoh inti dalam G 30 S PKI. Hasilnya bahwa gerakan putsch ini dipimpin Sjam. Sekaligus ini menggugurkan pendapat Benedict Anderson dan Harold Crouch yang berpendapat bahwa perwira-perwira militer yang berperan penting (Untung, Latief, Soejono, Soepardjo).
Gerak pertama yang coba dilakukan Jhon Rossa adalah mempertanyakan seluruh analisis dan kesimpulan dari buku-buku yang sudah ada. Dengan gaya laiknya pakar forensik, ia membedah kembali dokumen Jenderal Pardjo yang disebut Rossa “sumber utama paling kaya serta paling bisa dipercaya”, selain karena ia memang tokoh inti dalam G 30 S PKI. Hasilnya bahwa gerakan putsch ini dipimpin Sjam. Sekaligus ini menggugurkan pendapat Benedict Anderson dan Harold Crouch yang berpendapat bahwa perwira-perwira militer yang berperan penting (Untung, Latief, Soejono, Soepardjo).
Dengan petunjuk itu, Rossa mengejar identitas Kamaruzaman (Sjam) dan menemukan bahwa orang ini bawahan setia Aidit selama 15 tahun—yang sekaligus kesimpulan ini menampik spekulasi Wertheim dalam Indonesia’s Hidden History bahwa Sjam adalah intel militer yang ditanam di tubuh PKI. Sjam adalah orang Biro Khusus yang dibentuk Aidit di luar ketentuan Konstitusi Partai. Tugasnya untuk mendekati militer dan bertanggung jawab semata kepada Aidit. Jadi wajar kemudian anggota Politbiro dan Comite Central tak mengetahui secara detail kerja-kerja klandestin Biro Khusus ini.
Jika pun PKI ini terlibat, tulis Rossa, dua orang inilah yang mesti bertanggung jawab. Rossa percaya pada kesimpulan Iskandar Subekti panitera dan arsiparis Politbiro—bahwa G 30 S bukan buatan PKI, dalam hal ini yang memikirkan, merencanakan, dan memutuskan. Sebab jika ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang didalangi PKI, mestinya ia dibicarakan dan diputuskan badan pimpinan partai tertinggi, yaitu Central Comite dengan jumlah anggota 85 orang, dan hal ini tak pernah dilakukan sama sekali. Gerakan ini hanya diketahui beberapa gelintir orang dalam partai yang disebut Sukarno sebagai oknum-oknum PKI yang keblinger sebab jika ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang didalang PKI, mestinya ia dibicarakan dan diputuskan badan pimpinan partai tertinggi, yaitu Central Comite dengan jumlah anggota 85 orang, dan hal ini tak pernah dilakukan sama sekali. Gerakan ini hanya diketahui beberapa gelintir orang dalam partai yang disebut Sukarno sebagai “oknum-oknum PKI yang keblinger